Mahkamah Agung dan inovasi IT untuk Reformasi Birokrasi

Saya akan sedikit bercerita kebelakang, ketika (almarhum) bapak saya ingin berangkat menghadiri Rakernas Mahkamah Agung RI Tanggal 18-22 September 2011 di Jakarta. Rakenas yang untuk pertama kalinya Mahkamah Agung menerapkan konsep paperless, dimana seluruh peserta diwajibkan membawa laptop karena segala bentuk dokumen disajikan hanya dalam bentuk softcopy. memang saat itu Mahkamah Agung sedang getol-getol-nya melakukan reformasi birokrasi di lembaganya.

Sehari sebelum keberangkatan bapak ke jakarta beliau menghubungi saya melalui telepon. “To’ Besok saya mau berangkat Rakernas di Jakarta, kira-kira issue apa yang bisa saya lempar ke forum terkait pengembangan IT (Informasi Teknologi) di lembaga peradilan” kata bapak. Dia memang orang yang sangat bersemangat dan peduli jika membahas hal-hal yang berbau IT,  dan selalu merasa bangga memerkan inovasi IT kantornya kepada kawan-kawannya meskipun sebenarnya dia cuma tau sedikit :D.

Pertanyaan ini sebenarnya sudah lama saya tunggu-tunggu, karena memang saya sering menghabiskan waktu hingga larut malam berdiskusi dengan bapak membahas soal ini, tapi mungkin bagi dia, ini adalah momentum yang tepat untuk menyampaikan pandangan hasil diskusi kita berdua ke forum di Rakernas esok harinya, jadi saya anggap pertanyaan bapak tersebut hanya untuk mempertegas pandangan saya saja.

Saya-pun menjelaskan ke bapak, “Ada dua poin yang harus diprioritaskan pi’ (red; papi), yang pertama (1) Siapda harus dirubah dari aplikasi berbasis desktop ke aplikasi berbasis web, kalau tidak bisa mati nanti. Dan yang ke dua (2) Satuan Kerja dibawah Mahkamah agung harus mulai beralih menggunakan sistem operasi open source, kalau tidak bisa malu-maluin nanti”. Setelah itu saya lanjut menjelaskan detail alasan dari opini saya tersebut sambil bapak serius mencatat penjelasan saya dari balik telepon. Saking seriusnya, di akhir pembicaraan dia bahkan mengulangi menyebutkan poin-poin hasil catatannya dari penjelasan saya .

AND

So, bagi saya dua poin yang saya sampaikan ke bapak itu adalah prioritas, khususnya untuk satuan kerja di bawah Ditjen Badilag (Badan Peradilan Agama) saat itu, karena di Satuan Kerja di bawah Ditjen Badilum (Badan Peradilan Umum) ruh penerapan teknologi informasi belum begitu bergairah, walaupun ada satu-dua satker yang sudah memulainya.

Pertama, mengapa aplikasi SIADPA harus dikonversi dari aplikasi berbasis desktop menjadi aplikas berbasis web?, alasan utamanya karena aplikasi SIADPA sangat terbatas digunakan untuk perangkat tertentu dan sistem operasi tertentu saja. selain itu ada alasan-alasan lain yang tidak perlu saya sebutkan karena akan menyinggung produk tertentu. Berbeda dengan aplikasi web, sifatnya yang multiplatform membuatnya sangat mudah diimplementasikan dan memang sangat cocok digunakan sebagai aplikasi yang memanfaatkan jaringan kabel maupun nirkabel sebagai media komunikasi datanya. Selain itu trend kedepan menunjukkan bahwa aplikasi web akan terus berkembang pesat sehingga ada harapan besar ke depan untuk terus dikembangkan.

Kedua, beralih ke sistem operasi open source. Statement ini saya kemukakan bukan lantaran saya adalah pengguna sistem operasi open source. Tapi faktanya, percaya atau tidak, hampir sebagian besar komputer yang digunakan di satuan kerja peradilan itu menggunakan sistem operasi bajakan. ingat, yang perlu digaris bawahi di sini sebenarnya bukan jenis sistem operasinya, tapi bajakannya. Bagaimana mungkin sebuah institusi peradilan akan menegakkan hukum dengan cara yang melanggar hukum? it’s really doesn’t make sense. Lalu apa solusinya? hanya ada dua pilihan, pertama menggunakan sistem operasi berlisensi dan legal, atau kedua menggunakan sistem operasi open source yang low budget tapi tidak kalah dari sisi kualitas. Bagi saya pilihan yang paling logis saat ini adalah pilihan kedua, yaitu beralih menggunakan sistem operasi open source.

SIPP dan SIADPA

Kalau boleh jujur, Badilag adalah pemukul lonceng dimulainya berbagai inovas di lingkungan Mahkamah Agung. Sebanyak 29 satker peradilan tingkat banding dan 359 Satker tingkat  pertama di bawah Ditjen Badilag diwajibkan untuk memiliki sebuah website resmi yang dengan menerapkan standar umum untuk konten yang harus disajikan, disamping itu juga ada penilaian rutin terkait updating website. Tidak selesai sampai disitu Badilag juga membuat sebuah sistem pengelolaan perkara dalam hal ini SIADPA (Sistem Administrasi Perkara) yang berhasil diimplementasikan diseluruh satuan kerja tingkat pertama. Dari situlah titik awal tumbuhnya kesepahaman akan arti pentingnya TI di lingkungan peradilan. Inovasi-inovasi pun mulai bermunculan dari masing-masing satuan kerja, tentunya sebuah persaingan yang sehat, memunculkan ide-ide yang belum ada sebelumnya, dari Sistem antrian sidang, pendaftaran perkara online, SMS Informasi Perkara, Delegasi Online, TV Media, dll.

Sampai pada tahun 2015, lahirlah SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) atau dikenal juga dengan nama CTS (Case Tracking System) yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung bekerja sama dengan USAID. SIPP pertama kali diuji coba implemetasinya di lingkungan satuan kerja di bawah Ditjen Badilum (badan peradilan umum) dengan berbagai kekurangan dan kelebihannya. Ternyata SIPP disambut antusias. SIPP ini seperti menjadi tonggak bangkitnya kepercayaan diri dan semangat kawan-kawan di satker peradilan umum untuk lebih peduli akan pentingnya Teknologi Informasi.

Bagi saya SIPP merupakan jawaban yang sungguh saya nanti sejak rakernas Mahkamah Agung 2011. sebuah aplikasi berbasis web yang multiplatform sehingga sangat fleksibel untuk digunakan. tidak pandang lagi sistem operasi yangdigunakan dan perangkat apa yang digunakan.

Tahun 2016, atas kebijakan ketua mahkamah agung agar SIPP diiplementasikan diseluruh lingkungan peradilan dibawah Mahkamah agung, akhirnya aplikasi SIADPA dilebur kedalam SIPP.

Banyak yang beranggapan bahwa SIADPA kalah bersaing dengan SIPP, secara teknis memang ada benarnya, seperti yang saya kemukakan diawal tentang kelemahan aplikasi desktop. tapi statement tersebut tidak sepenuhnya benar, toh SIPP untuk peradilan agama itu bisnis prosesnya direplikasi juga dari SIADPA, walau terdapat banyak perubahan dari sisi fitur dan tampilan.

So what next?

Satu hal lagi yang masih mengganggu di hati saya, yaitu belum diimplementasikannya sistem operasi berbasis open source di satuan kerja dibawah mahkamah agung, sekali lagi saya tegaskan, ini penting!. Anggaplah penggunaan sistem operasi bajakan merupakan hal yang umum di masyarakat, tapi apakah ini wajar untuk lembaga penegak hukum? apalagi ketika suatu saat nanti harus mengadili sebuah kasus tindak pidana pelanggaran hak kekayaan intelektual. Ini akan jadi hal yang memalukan, seperti mencoreng tinta di wajah sendiri.

Tapi, apakah mahkamah agung sudah siap untuk ini? ya, menurut saya Mahkamah Agung sudah siap untuk ini. apalagi beberapa tahun belakangan Mahkamah Agung sudah memprioritaskan pranata komputer dalam penerimaan pegawai negeri dan telah memasukkan sub bagian Perencanaan, TI dan pelaporan sebagai sub bagian baru dalam struktur kelembagaan disatuan kerja tingkat pertamaya.

Pun juga, terkait pengelolaan perkara menggunakan SIPP, pastinya tidak akan ada suatu masalah yang berarti jika user bermigrasi ke sistem operasi open source.

Sebenarnya Ditjen Badilag pernah mengadakan sayembara untuk membangun sebuah sistem operasi berbasis open source yang digadang-gadang bernama Lysa-OS ( Libertia and Yustisia Operating System/ Sistem Operasi Bebas dan Berkeadilan). Tapi sampai detik ini sayembara tersebut sudah tidak terdengar lagi kabarnya. Bagi saya tidak usah terlalu jauh membuat sistem operasi baru, cukup menggunakan sistem operasi yang sudah ada saja merupakan sebuah perubahan positif. Kalau ada yg baru juga alhamdulillah :).

Closing statement

inovasi merupakan syarat mutlak untuk terus tumbuh berkembang melewati persaingan global saat ini. Nokia, Yahoo, merupakan satu dari banyak perusahaan besar yang mati gara-gara mereka lupa berinovasi.

Izinkan saya mengutip penegasan ayah saya dalam sebuah pertemuan “Tidak ada langkah mundur bagi seluruh jajaran badan peradilan untuk menghadapi penerapan IT di pengadilan”.

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s